Logo Saibumi

Soal Zainudin Ngamuk, Ini Komentar Satu Lapas Andy Achmad

Soal Zainudin Ngamuk, Ini Komentar Satu Lapas Andy Achmad

Mantan Bupati Lampung Tengah Andi Achmad Sampurna Jaya. Foto : Siska / Saibumi.com

Saibumi.com, Bandarlampung - Zainudin Hasan, Tahanan kasus suap Proyek Jalan Lampung Selatan (Lamsel) akhirnya memberikan hak suaranya.

Kendati begitu, Bupati Non aktif Lamsel itu masih membahas kekesalannya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk Lembaga Permasyarakatan (lapas) kelas 1 Bandarlampung.

Dimana dalam hal ini, Zainudin membela hak warga binaan. 

"Berikan hati nurani kepada masyarakat lapas, perkara memilih siapa, kan masih rahasia dia yang tau, jangan dihalangin. Yang melakukan itu adalah dzolim, dosa besar merampas masa depan harapan mereka," kata Zainudin disambut tepuk tangan para narapidana.

Menurutnya, setiap warga masyarakat Indonesia termasuk binaan Lapas berhak mendapatkan hak pilih seperti dirinya. Mengingat dari jauh hari di lapas Rajabasa sudah pernah melakukan perekaman E-KTP untuk pendataan DPT.

"Beberapa bulan lalu sudah didata yang belum ada ktp suruh bikin. Warga masyarakat ini kan ada yang bersalah ada yang tidak bersalah, jangan dirampas hak nya hargai warga binaan masyarakat ini. Disini tidak banyak, lebih kurang 1300 orang. Orang keluar negeri aja bisa memilih masa disini nggak bisa memilih," paparnya.

Suatu lembaga,  kata dia, tidak bisa memaksakan setiap masyarakat untuk memilih kontestan demokrasi. Dimana hal ini merupakan masa depan dan harapan rakyat, khusunya warga binaan.

"Ya begini ya, Pesta demokrasi ini dilaksanakan 5 tahun sekali, suka tidak suka ini adalah aturan kontituonal kita. Jadi jangan kita menuhankan manusia. Ya siapapun yang jadi presiden itu kan sudah kehendak dari Allah SWT. Jangan memaksakan memihak kesana kesini," ucap Zainudin.

Begitu pula sempat disampaikan Mantan Bupati Lampung Tengah Andi Achmad Sampurna Jaya, yang membenarkan bahwa banyaknya warga binaan Lapas Rajabasa yang tidak bisa mengikuti pemilu dikarenakan terbentur hal pilih.

"Ya, cuma 20 lembar surat suara yang masuk. Ini juga saya nungguin surat suara belum dateng," kata Andy.

Narapidana kasus korupsi penyimpangan dana APBD Lampung Tengah di BPR Tripanca Setiadana tersebut mengaku terhalangnya hak pilih bagi warga binaan terkait dengan belum adanya kartu kependudukan E-KTP.

"Kalo kebentur nggak ada KTP, ya mereka kan ada yang lima tahun, tujuh tahun disini, nggak lari kemana mana, nggak bisa perbaikan KTP.  Ya masa nggak dipertimbangkan,"ujarnya.(SB13)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong