Logo Saibumi

Sidang Pledoi, Zainudin Minta Keringanan Hukuman

Sidang Pledoi, Zainudin Minta Keringanan Hukuman

Terdakwa Bupati Non Aktif Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri, Tanjungkarang, Senin 15 April 2019 | Siska/Saibumi.com

Saibumi.com, Bandar Lampung - Penasehat hukum terdakwa Bupati Non aktif Zainudin Hasan meminta lima hakim Tipikor meringankan hukuman bagi terdakwa. Permintaan itu disampaikan dalam persidangan Kasus suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan, Senin 15 April 2019 di Pengadilan Negeri, Tanjungkarang.

Dalam nota pembelaan (pledooi) Penasehat hukum, Robinson mengaku pihaknya tidak mengingkari fakta kalau, kilen mereka Zainudin Hasan sudah mengakui perbuatannya. Nota pledooi setebal 300 lebih halaman itu dibacakan secara bergantian oleh tim kuasa hukum, yang pada pokoknya meminta keringanan.

"Dalam hal ini terdakwa dibenarkan diduga bersalah melakukan tipikor dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang. Tetapi sebagai catatan kami, jumlah secara pasti nominal uang yang diterima terdakwa tidak dapat dibuktikan. Sebab dalam hal ini yang mengambil uang bukan terdakwa langsung,"ujarnya.

Robinson menjelaskan, bahwa fakta praktek ploating anggaran merupakan praktek yang sudah terjadi sejak masa kepemimpinan bupati sebelumnya, sehingga program ini sudah berjalan terstruktur dari sebelumnya. Dan bahwa yang melakukan floating bukanlah terdakwa, melainkan Kepala Dinas PUPR setempat.

"Terdakwa dalam hal ini hanya mengikuti rekam jejak yang pernah ada sebelumnya. Dan lain daripada itu segala prosedur nya tidak diketahui oleh terdakwa. Kami berharap fakta hukum yang kami sajikan bisa diterima oleh majelis hakim," jelas Robinson.

Terdakwa juga, sambungnya, tidak pernah menentukan jumlah fee yang ditentukan rekanan. Dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk membentuk tim pengaturan lelang, juga tidak memerintahkan untuk intervensi proses lelang di dinas PU. Dan poin terakhir, terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan tim pembuat dokumen untuk memberikan penawaran ke perusahan.

" Kami selaku penasehat hukum tidak sependapat adanya kerjasama dalam mewujudkan tipikor. Berdasarkan pengertian yang kami sebutkan,  tidak ada unsur sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan," ungkapnya lagi

Tercatat, Pada 2016 terdakwa menerima sejumlah uang dari Syahroni sebesar Rp 26.073.771.210 dan dari Ahmad Bastian sebesar Rp 9,6 miliar.Pada 2017 lewat Syahroni sebesar Rp 23.669.020.935, dan dari Rusman Effendi sebesar Rp 5 miliar. Dan Pada 2018 dari Anjar Asmara sebesar Rp 8,4 miliar.

"Berdasarkan perlakuan nilai fee 13-17 persen ini tidak dapat dihitung secara pasti. Juga pernyataan terdapat penerimaan fee dari Ahmad Bastian tersebut, faktanya Ahmad Bastian tidak pernah diminta uang oleh terdakwa. Dan juga bahwa terhadap rusman effendi sejumlah 5 milyar yang diserahkan bukan permintaan dari terdakwa," papar PH.

Dan pada tahun 2018, terjadi penyerahan uang dari Gilang Ramadhan Rp450 juta, iskandar Rp 750 juta. Rusman effendi Rp250 juta dan Ardi Rp.55 milyar. "Terhadap penerimaan tersebut, juga tidak pernah diterima langsung oleh terdakwa," tukasnya.

Kesimpulan, kata Robin, hal yang disampaikan merupakan fakta yang sebenarnya terjadi pada kenyataanya terbukti. Sehingga Penasehat Hukum meminta persidangan untuk mencari dan kebenaran bukti.

"Terdakwa telah jujur mengakui yang menerima sejumlah uang. Namun, nanun kami tidak sependapat dari beberapa uraian diatas. Kami mohon untuk dipertimbangkan bagi beberapa fakta hukum. Setidaknya diberikan hukuman seringan ringannya," tandasnya.

Seusai persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Subari, masih bersikukuh terhadap tuntutan yang diberikan. Dan berharap Majelis Hakim tidak merubah keputusan tersebut. Dan menerima dakwaan sesuai bukti bukti yang pernah disampaikan.

"Penasehat hukum menyatakan yang terbukti  pasal 11 uu tipikor yaitu suap pasif. Jadi menurutnya, terdakwa menerima uang itu tidak ada kaitan dengan jabatan atau kewajiban dia sebagai penyelenggara negara. Jadi dia pasif aja menerima uang tanpa bisa di buktikan berbuat atau tidak berubahnya dalam jabatan terdakwa. Menurut dia kehilafan dia menerima uang itu, " katanya.

Kendati begitu, JPU tetap pada tuntutan. Namun mengakui adanya beberapa barang bukti yang direvisi berdasarkan masukan dari tim Jaksa. Yakni, salah satunya aset sebidang tanah yang menjadi batang bukti harus dikembalikan dengan Pemkab Lamsel, yangmana masih ada hak saksi senilai 700 juta di tanah tersebut.

"Jadi harus diperhitungkan hak pihak ke 3 untuk barang bukti (bb) yang dimaksud. Menurut kami karena adanya perbedaan penilaian terhadap fakta2 persidangan semata. Kemudian ada bb yang ternyata dirampas masih masuk juga didalam bb kami. Jadi kita keluar di list surat tuntutan," pungkasnya.(SB13)

#

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong