Logo Saibumi

Lusa Musrenbang Provinsi, Ini Saran Andi Surya untuk Gubernur Lampung

Lusa Musrenbang Provinsi, Ini Saran Andi Surya untuk Gubernur Lampung

Andi Surya | Foto: Istimewa

Saibumi.com, Bandar Lampung - Gubernur Lampung mengundang segenap elemen masyarakat dalam acara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi, pada Selasa, 26 Maret 2019, pekan depan.

Musrenbang merupakan sarana pemerintah daerah memperoleh masukan dan menentukan prioritas rencana pembangunan tahun berikutnya.

Menanggapi rencana musrenbang provinsi ini, Anggota MPR/DPD RI, Andi Surya, menyatakan, secara regulasi Musrenbang diatur dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Intinya adalah ajang demokrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, karena melibatkan partisipasi birokrasi, legislatif, yudikatif dan masyarakat umum melalui tokoh-tokohnya," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Saibumi.com, Minggu, 24 Maret 2019.

Musyawarah pembangunan ini mengambil masukan yang berkembang dari hasil musrenbang kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

"Artinya, musrenbang provinsi menginisiasi masukan pemerintah di bawahnya yang telah digodok secara berlapis, sehingga diperoleh asumsi yang melandasi rencana pembangunan Lampung ke depan," kata  Andi Surya.

Dia mengingatkan jika ini adalah momentum terakhir Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, dalam periode kepemimpinannya, untuk meletakkan prinsip dan prioritas pembangunan Lampung satu tahun ke depan, karena sebentar lagi dia harus lengser.

"Maka formulasikan konsep pembangunan yang berimplikasi pada keseimbangan aspek fisik maupun non fisik, yang sebagian di masanya belum tercapai. Jika ini bisa menjadi prioritas dan mempengaruhi masa depan Lampung, maka dia akan dikenang seluruh rakyat," jelas Andi Surya.

Diungkapkan, dalam musrenbang provinsi ada hak rakyat berupa aspirasi dalam menentukan arah pembangunan, maka seluruh aspirasi bisa berkembang di sini dan wajib ditampung pemerintah sesuai UU 25/2004.

"Masalahnya, apakah pemerintah daerah mampu menangkap dan mengakumulasi pemikiran-pemikiran masyarakat, karena terkadang intervensi kepentingan elit atau golongan bisa mendominasi," terang Andi Surya.

"Atau sekadar ritual birokrasi perencanaan daerah yang cenderung hanya untuk memenuhi amanat regulasi, yang akibatnya tumpul terobosan untuk kepentingan rakyat banyak," tambah dia.

Sebagai contoh, lanjut Andi Surya, membangun bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan pertanian adalah hal yang jamak, tapi membangun keadilan atas hak-hak rakyat secara hukum, bidang agraria, perburuhan, keberpihakan terhadap daerah otonomi baru (DOB) dan memerangi korupsi adalah program yang marjinal dan kurang mendapat prioritas.

Dikatakannya, membangun itu harus dengan pemikiran out of the box, pakem pembangunan daerah berupa pembangunan fisik dan infrastruktur meskipun perlu namun sudah usang.

"Ada jenis pembangunan yang membutuhkan keberpihakan pemprov, yaitu pembangunan bidang hukum dan keadilan, program reforma agraria dalam setiap jenis konflik lahan, pembangunan yang tidak korupsi, penguatan hak-hak buruh, serta pemerataan pembangunan melalui pengembangan DOB," urai Andi Surya.  (SB-05)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong