Logo Saibumi

Dewan Pers: 15 Ribu Wartawan Kompeten, Pelanggaran Berat Kartu UKW Ditarik

Dewan Pers: 15 Ribu Wartawan Kompeten, Pelanggaran Berat Kartu UKW Ditarik

Foto: Istimewa

Saibumi.com, Lampung - Dewan Pers menyebutkan sebanyak 15 ribu wartawan Indonesia telah tersertifikasi berkompeten.

Dari jumlah itu, 9.700 orang merupakan lulusan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

BACA JUGA: Lampung Diwakili 4 Orang, Sekjen PWI Buka ToT 161 Penguji-Calon Penguji UKW

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Hendri Ch. Bangun, mengungkapkan, lulusan UKW PWI yang terbanyak dihasilkan sekaligus lebih baik, dari sejumlah lembaga uji profesi wartawan.

Sebab itu, PWI memiliki tanggungjawab untuk terus memantau perkembangan yang telah lulus UKW, terutama dalam hasil karya kewartawanannya.

"Hari ini saya mewakili Ketua Dewan Pers (Yosep Adi Prasetyo), karena beliau sedang memediasi pengaduan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Joko Widodo-KH. Ma'aruf Amin terhadap Harian Indo Pos dan media siber Indopos.co.id. Ada risalah putusan terhadap proses mediasi. Tapi yang menjadi catatan penting adalah pemimpin redaksinya ternyata sudah lulus UKW," ujar Hendri, kepada 161 peserta Trainer of Training (ToT) PWI, di Park Hotel, Jakarta Timur, Jumat, 22 Februari 2019, malam.

Terhadap contoh yang demikian, lanjut diai, tentu harus diambil tindakan tegas. Dewan Pers akan menyurati lembaga uji yang meluluskan pemred tersebut, agar menarik kartu kompetensinya.

"Ini berlaku untuk semua lulusan UKW," tegasnya, dalam siaran pers yang diterima Saibumi.com, Sabtu, 23 Februari 2019.

Hendri menjelaskan, ukuran pelanggaran adalah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Menurut dia, ada dua katagori sanksi bagi pemegang kartu UKW yang melakukan kesalahan terhadap hasil karya, yaitu berat dan ringan. Sanksi berat yakni kartu UKW ditarik dan yang membuat kesalahan tidak akan bisa lagi mendapatkannya.

"Misal, karena lulus UKW PWI kemudian terkena sanksi, yang bersangkutan mengakali mengikuti uji pada lembaga penguji lainnya, maka dengan sendirinya ketika masuk ke database Dewan Pers, namanya tercatat dan tetap tidak akan dikeluarkan lagi sertifikasi kompetensinya," terang Hendri.

Sedangkan untuk pelanggaran ringan, akan diberikan kesempatan memperbaiki diri. Namun, baru bisa mengikuti UKW setelah dua tahun dari pemberian sanksi.

"Jika dalam tempo enam bulan minimal melakukan tiga kali kesalahan dalam karyanya, maka kartu kompetensinya ditarik dan baru bisa mengikuti UKW setelah dua tahun kemudian," jelas Hendri. (*/SB-01)

BACA JUGA: Iklan Kampanye Pemilu 2019 Media Daring Dihapus, SMSI Somasi KPU

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong