Logo Saibumi

UMK Lampung Barat 2019 Ditetapkan Rp 2,3 Juta

UMK Lampung Barat 2019 Ditetapkan Rp 2,3 Juta

Penetapan UMK Lampung Barat 2019 di Gedung BLK pemkab setempat | Foto: Edi Saputra/Saibumi.com

Saibumi.com, Lampung Barat - Pemkab Lampung Barat menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp2.328.399. Ketetapan itu berdasarkan SK Gubernur No g/554/v.07.hk/2019 tentang UMK.

Penetapan itu juga dibahas Asisten Bidang Administrasi Umum, Noviardi Kuswan bersama Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Henny Hasni, di Gedung BLK setempat, Selasa, 12 Februari 2019.

Noviardi mengungkapkan, upah masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti indonesia.

Keadaan pasar kerja dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah, sehingga menyebabkan upah menjadi isu sentral dalam bidang ketenagakerjaan.

"Penetapan kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman (sosial safety net) di maksudkan agar upah pekerja tidak terus menerus merosot sebagai akibat dari ketidak seimbangan pasar kerja. Di samping itu juga untuk menjaga agar tingkat upah pekerja pada level bawah tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah, dikarenakan rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasaran kerja," kata Noviardi.

Kebijakan penempatan upah minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003, diarahkan untuk mencapai kebutuhan hidup layak (KHL), dan memberi jaminan pekerja penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian secara rinci, lanjut dia, penetapan upah minimum sebagai salah satu perlindungan upah tenaga kerja dengan tujuan menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, yang menyebabkan pekerja menerima upah di bawah tingkat kelayakan.

"Upah pekerja ini juga untuk menghindari dan mengurangi, kemungkinan exploitasi pekerja yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungannya. Sebagai jaringan pengaman untuk menjaga tingkat upah," jelas Noviardi.

Sementara Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Henny Hasni mengatakan, untuk menghindari terjadinya kemiskinan absolut pekerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pekerjaan kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah, saat ini masih banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional atau daerah maupun nasional.

"UMK ini sendiri khususnya di Kabupaten Lambar ini, ditetapkan berdasarkan SK Gubernur no g/554/v.07.hk/2019 tentang penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Lambar, tahun 2019, dan dilepal angka itulah yang dianggap sudah standar penetapannya, karena semua upah kerja akan disesuaikan dengan darrahnya masing-masing," kata dia. (SB-09)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong