Logo Saibumi

Diberlakukan Menterinya, Jokowi Cabut Larangan PNS Rapat di Hotel

Diberlakukan Menterinya, Jokowi Cabut Larangan PNS Rapat di Hotel

Foto: Ilustrasi/Istimewa

Saibumi.com, Lampung - Presiden Joko Widodo secara resmi mencabut larangan bagi lembaga negara untuk menggelar rapat di hotel.

Larangan itu sempat dikemukakan Kementerian Dalam Negeri menyusul kasus penganiayaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah hotel.

Berbicara di depan ratusan para pengusaha hotel dan restoran. Jokowi dengan lantang menegaskan telah mencabut larangan tersebut. Hal itu pun disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Tadi baru saja saya diberitahu. Itu tidak akan ditindaklanjuti. Baru saja tadi saya dikasih tahu. Coba langsung ke Mendagri, dan katanya tidak ditindaklanjuti," kata Jokowi dalam perayaan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ke-50, Senin, 11 Februari 2019, malam, dilansir CNBCIndonesia.

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa larangan bagi aparat pemerintah mengadakan rapat di hotel belum dicabut.

Menurut Yuddy, larangan itu diatur lebih detil. Melalui peraturan menteri, pemerintah mengatur lebih rinci dalam kondisi bagaimana aparatur pemerintah boleh menggelar rapat di luar kantor.

"Jadi kalau misalnya kantornya enggak cukup, rapatnya lintas sektoral, baru bisa dilakukan di luar gedung pemerintah. Jadi bukan berarti sekarang boleh rapat di hotel, tidak," kata Yuddy di Jakarta, Jumat, 3 April 2015, silam.

Pada waktu itu, KemenPAN-RB menerbitkan surat edaran untuk membatasi kegiatan atau rapat di luar kantor.

Dengan pembatasan tersebut, penghematan anggaran diperkirakan bisa mencapai Rp 5,12 triliun. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut secara tidak langsung akan memukul industri perhotelan, mengingat selama ini kegiatan rapat kerap kali dilakukan di hotel.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani dalam kesempatan tersebut pun tak segan untuk berterus terang, bagaimana dampaknya apabila ada pembatasan kegiatan kementerian dan lembaga di hotel.

Ketika pemerintah mengeluarkan surat edaran tersebut, Hariyadi mengaku bahwa keuntungan industri perhotelan merosot tajam hingga 20%. Butuh waktu satu tahun bagi industri untuk kembali pulih.

"Kalau alasannya efisiensi, maka seharusnya ada pengelolaan anggaran yang lebih baik di masing-masing kementerian, bukan melarang rapat di hotel," tegas Hariyadi.

Merespons hal tersebut, Jokowi menegaskan akan terus berupaya meningkatkan geliat industri perhotelan dan restoran melalui berbagai instrumen kebijakan.

"Hore!" teriak para pengusaha merespons pernyataan Jokowi. (*/SB-01)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong