Logo Saibumi

Kemenkes: Aturan Baru BPJS Tidak untuk Seluruh Peserta

Kemenkes: Aturan Baru BPJS Tidak untuk Seluruh Peserta

Foto: Ilustrasi/Istimewa

Saibumi.com, Lampung - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan soal urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku untuk seluruh peserta.

"Urun biaya dikenakan kecuali dua, terhadap PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah," ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Sundoyo, SH, MKM, MHum di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin, 28 Januari 2019.

Dijelaskan, untuk aturan selisih biaya juga dikecualikan untuk kedua jenis peserta yang disebutkan di atas, namun ada tambahan lagi yaitu peserta penerima upah (PPU) yang di-PHK.

Urun biaya dan selisih biaya diadakan bertujuan untuk dua hal, yakni pengendalian mutu dan pengendalian biaya serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan pelayanan yang disebabkan perilaku dan selera peserta atau disebut moral hazard.

"Urun biaya adalah tambahan biaya yang dibayar oleh peserta saat memperoleh pelayan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan. Ada beberapa jenis pelayanan saja, tidak semuanya," tegas Sundoyo, dilansir Detik.

Sementara itu, menurut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, dr Kalsum Komaryani, MPPM, tujuan diterapkannya selisih biaya bertujuan untuk kenyamanan peserta.

"Kalau selisih tujuannya untuk kenyamanan. Ada beberapa pasien merasa nyaman untuk dirawat di VIP atau kelas 1, padahal bayarnya di kelas 2, ternyata JKN memperkenankan. Tapi naiknya satu tingkat saja," jelas Yani, sapaannya.

Aturan Baru

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mensosialisasikan regulasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 mengenai urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat).

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief mengatakan nantinya peserta BPJS akan membayar urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000.

Sementara untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG's (Indonesian Case Based Groups) setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta.

"Urun biaya dikenakan kepada peserta-peserta yang mendapatkan pelayanan tertentu yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku peserta," ujar Budi saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Timur, Jumat, 18 Januari 2019. (*/SB-01)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong