Logo Saibumi

Perusahaan Pembiayaan Ragu Beri DP Motor-Mobil Nol Persen, Ini Alasannya

Perusahaan Pembiayaan Ragu Beri DP Motor-Mobil Nol Persen, Ini Alasannya

Foto: Ilustrasi/Istimewa

Saibumi.com, Lampung - Perusahaan pembiayaan (multifinance), dahulu disebut leasing, mengaku masih ragu menerapkan uang muka (down payment/DP) nol persen, untuk pembiayaan motor dan mobil kepada masyarakat.

Ketentuan DP nol persen untuk pembiayaan motor dan mobil yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35 Tahun 2018 pun terbatas hanya bagi multifinance yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah (nonperforming finance/NPF) di bawah satu persen.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkapkan, banyak pertimbangan yang perlu dipikirkan sebelum perusahaan benar-benar memberi DP nol persen, terutama kepada nasabah individu/perorangan, misalnya profil risiko nasabah.

Lain soal jika relaksasi ini diberikan ke nasabah korporat.

"Misalnya, satu korporat memberikan fasilitas mobil bagi para manajernya dan mereka mau memanfaatkan DP nol persen. Perusahaannya juga cukup bonafide. Bisa saja DP nol persen diberikan oleh multifinance, karena cicilan dibayarkan ke perusahaan. Jadi, memang pengembaliannya terjamin," ujarnya, dilansir dari CNNIndonesia pada Jumat, 11 Januari 2019.

Saat ini, Suwandi menuturkan, rasio NPF industri multifinance mulai membaik, setelah sempat membengkak beberapa waktu lalu. Dia tak mau NPF tersebut kembali melesat gara-gara DP motor dan mobil nol persen.

Statistik Lembaga Pembiayaan yang dirilis OJK per November 2018 melansir, rasio NPF lembaga pembiayaan berada di angka 2,83 persen atau membaik dibandingkan bulan sebelumnya 3,21 persen.

Relaksasi Terbatas

Berdasarkan POJK 35/2018, multifinance yang memiliki rasio NPF netto lebih rendah atau sama dengan satu persen dapat menerapkan ketentuan uang muka nol persen untuk pembiayaan seluruh jenis kendaraan bermotor, baik motor dan mobil.

Namun, bagi multifinance dengan NPF netto berkisar di atas satu persen dan di bawah tiga persen, wajib menerapkan DP untuk motor dan mobil sebesar 10 persen dan 15 persen untuk perusahaan, dengan NPF netto di atas 3 persen - kurang dari 5 persen.

Sementara multifinance dengan NPF netto sebesar lima persen wajib memenuhi ketentuan uang muka untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta roda empat atau lebih, untuk pembiayaan investasi paling rendah 15 persen, serta motor dan mobil untuk pembiayaan multiguna paling rendah 20 persen.

Sedangkan multifinance dengan NPF netto di atas lima persen wajib mematok uang muka untuk seluruh jenis kendaraan bermotor dengan skema pembiayaan investasi paling rendah 20 persen, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna paling rendah 25 persen.

Pun demikian, Suwandi menyebut relaksasi DP nol persen untuk pembiayaan motor dan mobil tidak bersifat wajib, sehingga dia meyakini hanya segelintir multifinance saja yang memanfaatkan ketentuan baru OJK tersebut.

"Apakah ada yang bermain DP nol persen? Tentu ada. Tapi, ya belum pasti. Belum tentu semua perusahaan pembiayaan dengan rasio NPF di bawah satu persen mau melaksanakan hal itu," imbuh dia.

Yang pasti, ia melanjutkan kebijakan tersebut tidak serta merta mendongkrak penyaluran pembiayaan industri multifinance.

Berdasarkan data OJK, total pembiayaan industri mencapai Rp252,29 triliun per November 2018 atau naik 5,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp240,15 triliun. (*/SB-01)

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong