Logo Saibumi

Kejari Lampung Utara Cegah Korupsi Dengan Sekali Klik !

Kejari Lampung Utara Cegah Korupsi Dengan Sekali Klik !

Jaksa Agung R.I Dr. (H.C.) H.M. Prasetyo saat berbincang dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Yuliana Sagala, S.H., M.H. pada hari Jumat 30 November 2018. Foto : Istimewa

Saibumi.com, Daerah - Kejaksaan Negeri Lampung Utara punya cara baru dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Demi terwujudnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) diperlukan adanya upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya Lampung Utara dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif.

Sehingga sistem kerja yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat terwujud pada peningkatan kualitas pelayanan publik di masyarakat.

Saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan kerjanya, seperti ruang tilang yang representatif, musala yang nyaman, kantin kejujuran, klinik pratama, perpustakaan yang nyaman serta taman Adhyaksa. Tujuannya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk memudahkan akses informasi dan pengaduan masyarakat, Kejari Lampung Utara menyediakan di laman website profil organisasi, pembangunan zona integritas, informasi anggaran, informasi denda tilang, pelayanan hukum online, serta laporan pengaduan online.

Semua ini dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah karena Kejari Lampung Utara memiliki layanan media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter.

Di era digital yang serba cepat seperti saat ini, Kejari Lampung Utara membuat terobosan dengan menyediakan aplikasi yang diberi nama Siger Mas.

Aplikasi Siger Mas adalah aplikasi berbasis multifungsi. Masyatakat yang memiliki smartphone cukup mendownload aplikasi Siger Mas di Playstore, dan situs www.kejaksaan.lampungutarakab.com/sigermas/login.

Aplikasi Siger Mas menyediakan pelayanan dan pengaduan masyarakat. Di antaranya , Pelayanan hukum, Laporan pengaduan masyarakat, Pelaporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem), Permohonan TP4D (tim pengawal pemerintah dan pembangunan daerah), Permohonan penyuluhan dan penerangan hukum dan Informasi jadwal sidang
Aplikasi ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses, melaporkan, serta mengajukan permohonan penyuluhan hukum, bahkan hingga jadwal persidangan yang akan dilakukan oleh jaksa tertuang dalam aplikasi tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Yuliana Sagala, S.H., M.H., melalui Kepala seksi Intelijen Hafiedz, S.H., M.H. mengatakan, "Sesuai dengan tugas Seksi Intelijen dalam melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif,"jelasnya.

Selain itu, melaksanakan dan turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pada tahun 2018 langkah Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana, baik korupsi ataupun pidana lainnya mulai diterapkan dan dilakukan.

Melalui tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dengan cara memberikan pemahaman kepada pejabat pemerintah daerah serta kepala desa agar terhindar, serta mencegah adanya penyimpanagan dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Selama ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perdata dan tata usaha negara (Datun) di Kejari Lampung Utara, masyarakat atau instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD harus mendatangi kantor Kejari Lampung Utara.

Namun Kejari Lampung Utara memberikan sentuhan inovasi dengan merubah paradigma dengan cara mendatangi masyarakat, instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Hasil kerja dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan, telah membuahkan hasil yang memuaskan selama tiga tahun ini.

Bahkan telah melakukan pemulihan keuangan negara hingga Rp18 miliar melalui pembayaran tunggakan pelaku usaha,perusahaan/kontraktor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) perusahan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Kepala Seksi Pidana Umum Sukma Frando, S.H. mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengatakan, untuk mencegah para jaksa maupun pegawainya melakukan pungli ataupun menerima gratifikasi, denda tilang pelanggar diumumkan melalui website publishing data denda tilang pelanggar.

Dalam hal ini masyarakat maupun pelanggar tilang dapat melihat data-data pelangggar seperti nomor tilang, nama pelanggar, sampai dengan besaran denda yang harus dibayarkan.

Dengan adanya website data denda tilang tersebut, maka masyarakat maupun pelanggar tilang tidak harus datang ke Kejari Lampung Utara untuk mengecek besaran denda yang harus dibayar.

Menurut Sukma Frando, S.H., terhitung hingga November 2018 memperoleh penerima negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp424.603.220. Dana itu dari sewa tanah, gedung dan bangunan, ongkos perkara, denda tilang dan denda perkara serta uang rampasan.

Sedangkan dalam hal penindakan korupsi, Kepala Seksi Pidana Khusus Van Barata Semenguk, S.H., M.H, menyatakan pada tahun 2018 ini telah merampungkan penyidikan dua orang aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang tersandung kasus tindak pidana korupsi.

Proses perkaranya hingga sampai kepersidangan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan.
Dua oknum PNS yang terlibat tindak pidana korupsi itu tentunya menambah data aparatur sipil negara dari tahun 2013 - 2018 sebanyak 20 orang.

Menurutnya, keberhasilan yang dilakukan oleh Kejari Lampung Utara ini merupakan harapan  agar ke depannya lebih profesional dan lebih bertanggung jawab melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menumpas habis sampai ke akar-akarnya.

Minimal dapat memberi efek jera bagi yang akan melakukan korupsi serta menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam bentuk pencegahan dan penindakan korupsi di Kabupaten Lampung Utara.

"Dengan adanya program inovasi serta keberhasilan pelayanan publik dalam rangka membangun zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), sudah sewajarnya Kejari Lampung Utara mewakili Kejaksaan Tinggi Lampung berhasil meraih juara harapan II Kejaksaan Negeri Tipe B seluruh Indonesia dalam penghargaan Sidhakarya Tahun 2018,"ujarnya.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Jaksa Agung R.I Dr. (H.C.) H.M. Prasetyo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Yuliana Sagala, S.H., M.H. pada hari Jumat 30 November 2018 bersamaan dengan penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan R.I tahun 2018 di Hotel Grand Inna-Bali Beach. (*/SB-08)

Caption : Jaksa Agung R.I Dr. (H.C.) H.M. Prasetyo saat berbincang dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Yuliana Sagala, S.H., M.H. pada hari Jumat 30 November 2018

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong