Logo Saibumi

Banyak Pengusaha Nakal Lalaikan Pajak, Bappeda Pesibar Rencanakan Pengadaan Mesin Kasir

Banyak Pengusaha Nakal Lalaikan Pajak, Bappeda Pesibar Rencanakan Pengadaan Mesin Kasir

Kabid Pajak Daerah Bappeda Pesisir Barat Herdi Wilismar | Ist

Saibumi.com, Pesisir Barat - Tingkat pembayaran pajak dari pengusaha perhotelan dan restoran rendah, Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pesisir Barat merencanakan pengadaan mesin kasir.

Kabid Pajak Daerah Pesisir Barat Herdi Wilismar mendampingi Kepala Bappeda, Gunawan mengatakan, jika sudah memiliki mesin kasir, maka pembayaran perpajakan bisa dimaksimalkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BACA JUGA: Gelar Seni Budaya, KPU Pesisir Barat : Target Partisipasi Pemilih 77 Persen

"Kami memang bertujuan agar realisasi pembayaran pajak daerah oleh pengusaha hotel dan restauran yang ada di Pesibar lebih maksimal lagi," kata Herdi.

Diakui Herdi jika, tingkat kesadaran para pengusaha hotel dan restauran dalam pembayaran pajak 10 persen dari setiap transaksi oleh konsumen masih cukup rendah.

Hal ini tentu berimbas terhadap minimnya realisasi pajak daerah yang masuk dalam kas daerah.

"Selama ini pengusaha hotel dan restauran terbilang nakal dalam hal membayar kewajiban mereka yakni pajak daerah yang seharusnya disetorkan ke Pemkab Pesibar dari masing-masing konsumen saat melakukan transaksi pembayaran," ungkap dia.

Mesin kasir dimaksud akan langsung terkoneksi dengan sistem aplikasi yang menghitung jumlah pembayaran setiap kali transaksi terjadi.

"Artinya, masyarakat tidak lagi harus kucing-kucingan dalam membayar pajak daerah yang harus dibayarkan, karena sebelumnya pemerintah pun memiliki data yang lengkap," jelas dia.

Upaya pengadaan mesin pembayaran kasir tersebut, akan mulai dilakukan setelah ketersediaan dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pesibar mulai mendukung.

"Mengingat saat ini ketersediaan APBD masih banyak tersedot ke pembangunan prioritas yakni komplek perkantoran Bupati dan DPRD," kata dia.

Tercatat sebanyak 38 objek hotel terdiri dari losmen, cottage, dan penginapan, serta 90 objek restauran, seperti rumah makan dan warung makan yang saat ini masuk dalam data Bappeda.

"Jika dari objek pajak tersebut ada yang menunggak tagihan pajak daerah, maka akan dikenakan sanksi sosial seperti dipasangnya plang tunggakan pajak sesuai dengan hitungan tunggakan," kata dia.(*)

 

Laporan wartawan Saibumi.com Edi Saputra

BACA JUGA: 74 Randis Pemkab Pesisir Barat Diperiksa BPK Provinsi Lampung

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong