Logo Saibumi

Pilkada Watch Pantau Pilkada Serentak di Lampung

Pilkada Watch Pantau Pilkada Serentak di Lampung

Rakor Pilkada Watch Lampung | Ist

Saibumi.com, Bandar Lampung - Pilkada serentak yang akan berlangsung tahun 2015 ini diharapkan berlangsung dengan lancar, aman dan damai, serta berkualitas agar dapat menghasilkan para kepala daerah yang profesional, bermoral dan legitimate, guna mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat.

Koordinator Pilkada Watch Lampung Angga Busra Lesmana SH MH, mengatakan partisipasi masyarakat untuk ikut memastikan Pilkada serentak yang berkualitas di delapan kabubaten/kota di Provinsi Lampung sangat penting dilakukan.

BACA JUGA: Irawan Topani Blusukan dalam Kampanye Perdananya

"Pilkada Watch Lampung sendiri dibentuk untuk meningkatkan partisipasi publik dalam rangka pengawasan Pilkada agar berkualitas, demokratis, akuntabel dan transparan guna menghasilkan kepala daerah yang kapabel, bermoral dan legitimate," jelas Angga saat deklarasi Pilkada Watch Lampung di Bandar Lampung, Minggu 30 Agustus 2015.

Pengacara Pilkada Watch Lampung ini juga menyampaikan, kami telah membentuk koordinator Pilkada Watch di beberapa kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Lampung pada tahun 2015.

Menurut pantauan Pilkada Watch, sepanjang tahapan Pilkada yang telah berlangsung ditemukan berbagai kasus pelanggaran oleh berbagai unsur Pilkada antara lain, calon Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pilkada sendiri baik KPUD maupun Panwaslu, aparat keamanan, dan lain-lain.

Kondisi tersebut tentunya dapat menyebabkan kualitas pilkada menurun sehingga tidak dapat menghasilkan calon kepada daerah yang baik. "Terkait dengan pelaksanaan Pilkada dilapangan hampir sebagian besar pelanggaran diakibatkan oleh ketidaknetralan birokrasi/ASN," tuturnya.

Lanjutnya, hal itu disebabkan politik balas budi dari Pejabat dan staf di Pemda kepada para calon Kepala Daerah, khususnya petahana/incumbent marak ditemukan di daerah-daerah yang saat ini melaksanakan pesta demokrasi lokal.

Mobilisasi pemilih dan suara oleh Kepala Desa menjadi modus pelanggaran yang paling sering diungkap oleh masyarakat. Hal ini terkait erat dengan politik balas budi dan kekerabatan dari calon Kepala Daerah, baik petahana maupun yang baru, untuk memanfaatkan birokrasi mulai dari tingkat yang paling tinggi, Sekda, SKPD, Camat sampai dengan yang terendah lurah/kepala desa, Kepala Dusun, RW dan RT.

Hasil informasi dari sekitar 269 daerah yang melaksanakan pilkada, 100 daerah lebih dikuti oleh calon petahana. Para calon petahana inilah yang berpotensi besar untuk memanfaatkan birokrasi beserta keluarganya untuk memenangkan kontestasi kepala daerah.

Bagi calon yang bukan petahana juga tetap berpeluang memanfaatkan jaringan birokrasi melalui politik kekerabatan dengan modus pemanfaatan aset-aset pemerintah daerah dalam proses kampanye. Pemanfaatan dana APBD juga berpeluang terjadi pada pilkada serentak tahun 2015 ini. Modusnya adalah melalui keterlibatan SKPD dalam membiayai kegiatan kampanye calon kepala daerah.

Politik balas budi juga dapat menimpa para penyelenggara Pilkada di daerah baik KPUD maupun Bawaslu. Modusnya adalah adanya dukungan dari kepala daerah pada saat proses pemilihan pimpinan KPUD dan Panwaslu. Apabila pengawasan eksternal dari masyarakat lemah maka etika dan prinsip dasar pilkada yang netral, independen, jujur dan adil berpotensi untuk dilanggar.

Masyarakat seringkali melaporkan berbagai pelanggaran Pilkada baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh aparat pemerintah/birokrasi. Namun kebanyakan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti/diproses sampai selesai dan pelakunya dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini menyebabkan masyarakat enggan melaporkan lagi dan cenderung menjadi apatis dalam proses pilkada yang saat ini tengah berlangsung. Apabila hal tersebut dibiarkan bukan tidak mungkin partisipasi masyarakat menjadi semakin rendah dan menimbulkan dampak lanjutan berupa menguatnya politik uang dalam setiap pilkada, pileg dan pilpres.

Pilkada Watch lahir dari kegundahan sekelompok pegiat sosial kemanusiaan yang ingin proses seleksi kepemimpinan daerah dapat menghasilkan calon-calon yang berkualitas, bermoral dan berintegritas. Hal itu hanya bisa dicapai melalui proses Pilkada yang berkualitas serta didukung oleh partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Berbagai aturan pelaksanaan pilkada yang sudah disusun sedemikian rupa tetap berpotensi untuk dilanggar dan diselewengkan oleh berbagai pihak karena masih adanya moral hazard. Oleh karenanya masyarakat, sebagai unsur utama dalam Pilkada ini, tidak boleh bersikap apatis dan pasrah apabila melihat adanya pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan baik oleh penyelenggara ataupun pejabat yang berwenang.

Pilkada watch berkomitmen untuk menerima, menginvestigasi dan mengadvokasi setiap laporan masyarakat tentang pelanggaran di Pilkada serentak tahun 2015.  Selanjutnya Pilkada Watch akan meneruskan laporan masyarakat tersebut kepada instansi yang berwenang dan memastikan bahwa laporan itu dibahas dan dituntaskan sampai memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat sebagai pelapor ataupun oknum yang dilaporkan.

Pilkada Watch telah membentuk struktur pengurus di tingkat pusat termasuk dewan pakar serta koordinator wilayah di tingkat propinsi seluruh Indonesia. Secara bertahap Pilkada Watch akan melengkapi struktur koordinator sampai di tingkat Kabupaten dan Kota.

Pengurus Pusat dipimpin oleh Direktur Eksekutif Wahyu A Permana serta Sekretaris Eksekutif  Safrizal Rambe, Koordinator Riset dan Investigasi Dr Hendra Sibuea MSi. Sementara Dewan Pakar Pilkada Watch diisi oleh nama-nama tokoh pegiat sosial kemanusiaan seperti Indra Jaya Piliang MSi, Dr Margarito Kamis, Dipl. Ing. Benjamin Abdurrahman, Dr Suwaib Amiruddin, dan Dr King Faisal SH MH.

Beberapa nama aktivis mengisi jabatan Koordinator Wilayah seperti: Koorwil Palembang: H F R Ghanty Sjahabudin SH MM, Abdullah Syafei. Untuk membantu tugas pengawasan Pilkada Watch membuka dan menerima relawan Pilkada Watch dari seluruh lapisan masyarakat.

Cara pendaftaran dapat dilakukan melalui website Pilkada Watch. Selanjutnya relawan Pilkada Watch akan mendapat arahan dan panduan terhadap cara-cara pengawasan dan pendampingan bila terdapat laporan dari masyarakat.

Pilkada Watch akan berkomunikasi secara intens dengan instansi terkait apabila ada laporan pelanggaran yang terkait dengan kewenangan instansi terkait.Program lainnya yang akan juga menjadi bidang garapan dari Pilkada Watch antara lain: Menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran etik dan hukum oleh penyelenggara Pilkada. (*)

Laporan wartawan Saibumi.com Irzon Dwi Darma 

BACA JUGA: KPU Bandar Lampung Mantapkan Sidalih

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong