Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Warga Bandar Lampung, menolak wacana Pemerintah yang mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1444 H/2023 dari Rp 35 juta menjadi Rp 69 juta. Wacana besaran kenaikan ongkos naik haji (ONH) tersebut sangat amat memberatkan masyarakat calon jamaah haji di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung. 

"Jelas kami sangat tidak setuju, soal kenaikan harga ongkos haji ini. Itu sangat memberatkan masyarakat," ungkap Yusuf warga Pasar Tugu, Kamis (2/2/2023). 

BACA JUGA: Dampak Kenaikan Cukai Rokok dan Cuaca Buruk Gabungan Dua Kota di Lampung Inflasi 0,82 persen

Lebih lanjut ia menuturkan, dirinya yang sehari harinya berjualan sayur di pasar ini tidak sependapat dengan wacana pemerintah itu. Apalagi, pasca pandemi Covid-19 ekonomi sangat sulit.

"Dilema bagi kami masyarakat biasa ini, kita cuma bisa nabung dari keuntungan dagang biar bisa gapai mimpi itu (Berhaji) tapi kalau rencana itu benar-benar terjadi sulit bagi kita-kita ini buat bisa mewujudkannya," jelasnya. 

Kemudian, Yusuf juga menyampaikan semestinya pemerintah bukan menaikan, tapi menurunkan. Terlebih, selama pandemi Covid-19 perekonomian sangatlah menurun jauh dibandingkan sebelumnya.

"Seandainya pun pemerintah terpaksa untuk menaikan ongkos naik haji ini, tapi enggak sebesar sekarang yang diajukan kementerian agama. Mungkin bisa dikaji ulang wacana itu," pungkasnya. 

Sementara itu, soal kenaikan harga ongkos haji juga dibahas Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung. Dalam kesempatan itu, Muzani sempat bicara soal kenaikan biaya haji Rp 69 juta yang terlalu berat bagi rakyat pada 30 Januari 2023. 

"Sebagai bentuk kesungguhan dari Partai Gerindra ingin terus bersama rakyat dalam usia 15 tahun kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp 69 juta untuk calon jemaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," terang Muzani. 

"Rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Itu sebabnya Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji," tandasnya. (*)

BACA JUGA: Ketua Umum KONI Pusat Letjend TNI (Purn) Marciano Norman membuka RAPERNAS PERKEMI 2023