Logo Saibumi

Ada Nama yang Selalu Muncul Pada Persidangan, Jaksa KPK Sebut Akan Ditindaklanjuti

Ada Nama yang Selalu Muncul Pada Persidangan, Jaksa KPK Sebut Akan Ditindaklanjuti

Foto: Jaksa KPK Taufik Ibnu Nugroho | Saibumi.com | Riduan

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Perkara yang melibatkan adik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, yaitu Akbar Tandaniria Mangkunegara secara resmi telah diputus Majelis Hakim pada Rabu, 13 April 2022.

 

BACA JUGA: Syarat Menyebrang Saat Mudik di Pelabuhan Merak-Bakauheni Wajib Booster, Dosis Lain Wajib PCR-Antigen

Dalam hal ini Akbar, divonis 4 Tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider dua bulan kurungan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

 

Namun, pertanyaan pun mencuat, bagaimana dengan fakta yang terjadi selama persidangan, terkait dua nama yang diduga memiliki peran dan andil tersendiri dalam perkara Akbar itu.

 

Menanggapi hal ini, Jaksa Penuntut Umum (KPK) Taufik Ibnu Nugroho mengatakan, bahwa hal itu telah menjadi fakta hukum, dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pimpinan KPK guna membahas ini.

 

"Terkait dengan ada beberapa nama yang memang muncul saat proses persidangan, dan keterlibatan, kemudian perannya yang cukup besar. Itu menjadi fakta hukum, dan hal tersebut akan kami sampaikan kepada pimpinan," ungkap Taufik Ibnu Nugroho, Kamis (14/4/2022).

 

Lebih lanjut ia juga tak menampik bahwa sampai dengan saat ini, memang belum ada tersangka lain untuk perkara ini.

 

Sementara itu Penasehat Hukum terdakwa Akbar, yaitu Sopian Sitepu menyampaikan. Pihaknya, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa dan Majelis Hakim terkait beberapa nama yang selalu disebut dalam persidangan.

 

"Kami sebenarnya tidak terlalu tegas untuk meminta itu (menyelidiki guna bisa menyeret pelaku lain) kami serahkan kepada jaksa dan hakim terkait hal itu.

 

Sopian Sitepu pun menambahkan, bahwa pihaknya tidak ada keinginan untuk mencampuri apa yang telah akan dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

 

"Kami secara pribadi dalam konteks nya sebagai penasehat hukum, kami tidak ada mencampuri kesana, itu sepenuhnya kuasa Jaksa dan Majelis Hakim," pungkas Sopian Sitepu.

 

Perlu diketahui, Akbar dinyatakan terbukti menerima gratifikasi fee proyek di lingkungan Pemkab Lampung Utara, Tahun 2015-2019.

 

Dia dinyatakan melanggar Pasal 12 B Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Riduan)

BACA JUGA: Catat..Ini Lokasi Rest Area di Tol Lampung Ruas Bakauheni Lamsel Hingga Kayu Agung Sumsel

>

Saibumi.com

merupakan portal berita Indonesia, media online Indonesia yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA