Logo Saibumi

Pemkab Kulonprogo Anggarkan Rp12 Miliar untuk Penanganan Kemiskinan

Pemkab Kulonprogo Anggarkan Rp12 Miliar untuk Penanganan Kemiskinan

Saibumi.com (SMSI) YOGYAKARTA - Untuk penanganan dan pengentasan kemiskinan di Bumi Binangun, Pemkab Kulonprogo menggelontorkan dana sekitar Rp12 miliar. Anggaran berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kulonprogo tahun 2021.

 

BACA JUGA: Babinsa Jangkaran Berikan Edukasi Pencegahan Covid-19 dengan Pasang Spanduk Kreatif

Angka kemiskinan di kabupaten Kulonprogo mengalami kenaikan sebesar satu persen pada tahun 2020 lalu menjadi 18 persen. Sebelumnya, pada 2019 silam angka kemiskinan di Bumi Binangun sebanyak 17 persen.

 

Wakil Bupati Kulon Progo Fajar Gegana mengatakan, faktor utama peningkatan kemiskinan di Kulonprogo adalah adanya pandemi Covid-19.

 

"Kemiskinan di Kulonprogo di masa pandemi Covid-19 menjadi 18 persen. Kita bertambah sekitar 1 persen. Memang, dalam kondisi seperti ini memang bertambah ya," ujar Fajar saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

 

Lebih lanjut, angka kemiskinan sebesar 18 persen pada 2020 tersebut naik satu persen dari angka kemiskinan di Kulonprogo sebesar 17 persen pada 2019. Diharapkan, pada tahun 2021 ini angka kemiskinan di kabupaten Kulonprogo menurun.

 

"Ada penambahan satu persen. Pada 2019 dari 17% dan tahun 2020 menjadi 18 persen. Kita sih harapannya tahun ini ya turun lagi ya. 18 persen itu dari sekitar 400 ribu jiwa," jelasnya.

 

Sejumlah strategi bakal dilakukan oleh Fajar dan jawatannya untuk menekan angka kemiskinan di Kulonprogo agar tidak menjadi-jadi. Kegiatan yang mendorong sektor ekonomi bakal dilakukan oleh jawatannya. Masyarakat nantinya akan dilibatkan.

 

"Langkah apa yang harus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan. Perlu kegiatan yang dasarnya mendorong sektor ekonomi yang sifatnya kearifan lokal. Apapun yang dilakukan di Kulonprogo ini, paling tidak keterlibatan masyarakat dalam skala perputaran ekonomi harus dilakukan. Memang kita harus mengoptimalkan agar masyarakat terlibat," katanya.

 

Yohanes Irianto Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mengatakan penanganan kemiskinan di Kulonprogo pada tahun 2021 ini nantinya akan lebih terstruktur.

 

"Melalui pola yang lebih terstruktur akan dilakukan karena sudah terbit peraturan bupati nomor 3 tahun 2021 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sehingga, mengawalnya lebih kuat," ujar Irianto saat dikonfirmasi pada Kamis, (25/12/2021).

 

Adapun rincian bantuan tersebut antara lain program sembako Kemensos 2021 menyasar 46.732 keluar penerima manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 29.220 KPM. Kemudian, bantuan sosial tunai (BST) Kemensos kepada 18.892 KPM, dan BPNT APBD di Kulonprogo sebanyak 5.000 KPM.

 

"Dana yang dikucurkan (untuk penanganan kemiskinan) sekitar Rp12 miliar dari APBD. Sedangkan, untuk APBN belum kami hitung karena setiap bulan ada fluktuasi karena ada yang meninggal dunia dan sebagainya," ungkap Irianto. (wawan)

BACA JUGA: NSS Pringsewu Gelar Paket Super Hemat AHASS

#

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong