Logo Saibumi

Begini Cara Mengaktifkan Kembali Kartu BPJS Kesehatan yang Nonaktif, Simak

Begini Cara Mengaktifkan Kembali Kartu BPJS Kesehatan yang Nonaktif, Simak

Foto: Kartu JKN-KIS BPJS Kesehatan (Foto: Istimewa)

Saibumi.com- Di media sosial Twitter, viral sebuah utas yang mengungkapkan keluhan karena besarnya dana yang harus dibayar, untuk mengaktifkan ulang kartu BPJS Kesehatan.

Pengguna Twitter itu menceritakan, istrinya baru saja melahirkan melalui operasi caesar..

BACA JUGA: Ini Tarif Iuran BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2021, Simak

Tetapi, kartu BPJS-nya nonaktif, karena dia tidak membayar iuran dengan alasan terkena PHK.

Untuk mengaktifkan kembali, ia harus melunasi sejumlah dana perawatan dan persalinan sang istri.

Pengguna itu juga membagikan beberapa foto, salah satunya menunjukkan besarnya tunggakan yang harus dibayarnya sebesar Rp 2.070.000 per anggota keluarganya.

Total yang harus dia bayar mencapai belasan juta rupiah.

Apa yang harus dilakukan ketika menemukan atau mengalami kasus seperti ini?

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf, menjelaskan, kartu BPJS Kesehatan akan aktif dan siap digunakan ketika peserta rutin membayar iuran sesuai besaran iuran kelas kepesertaan.

"Jika rutin iuran dibayarkan per bulan, maka kartu akan selalu aktif. Paling lambat tanggal 10 setiap bulan, iuran wajib dibayarkan," kata dia, dilansir Kompas.com, Minggu, 3 Januari 2021.

Iqbal mengingatkan, jika peserta terlambat membayar iuran meski hanya satu bulan, maka kartu secara otomatis akan nonaktif dan tidak bisa digunakan.

Kartu yang nonaktif bisa diaktifkan kembali

Namun, kartu yang sudah nonaktif bisa diaktifkan kembali.

Iqbal mengatakan, peserta bisa mengaktifkan kembali kartu BPJS Kesehatan dengan membayar sejumlah iuran yang tertunggak dan iuran pada bulan berjalan, sehingga bisa memanfaatkan kepesertaannya di BPJS Kesehatan.

"Kalau sudah dibayarkan iuran yang tertunggak, kartu langsung aktif. Bayar iuran yang tertunggak sama iuran bulan berjalan," ujar Iqbal.

"Kalau harus mendapat rawat inap di RS dalam rentang 45 hari (sejak kepesertaan kembali diaktifkan) baru ada denda (layanan). Kalau di FKTP dan rawat jalan, enggak ada denda layanan. Denda layanan ya, bukan denda iuran," tambahnya.

Mengutip Kontan, 8 Desember 2020, besarnya denda layanan adalah sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosis awal pelayanan rawat inap, dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.

Dalam kasus yang dibagikan pengguna Twitter di atas, menurut Iqbal, yang bersangkutanmemiliki 3 tanggungan anggota keluarga, sehingga total tagihan iuran mencapai Rp 6.210.000.

"Kalau bapak ini menunggak iuran sebesar Rp 2.070.000 per bulan. Coba dibagi iuran kelas 1 (Rp 150.000), lebih (dari) setahun dia tidak bayar," jelas Iqbal.

Jika dalam unggahan ia menyebut tidak sanggup membayar iuran sejak pandemi Covid-19 melanda akibat terkena PHK, Iqbal mempertanyakan hal tersebut.

"Sebelum corona dia juga menunggak. Artinya, pas istri mulai hamil, kartunya sudah tidak aktif, karena menunggak. Kalau Beliau kartunya aktif, pasti tidak timbul masalah denda layanan," terang Iqbal.

Peserta BPJS Kesehatan seharusnya segera mengurus kepesertaannya untuk turun kelas, disesuaikan dengan kondisi finansial.

Kepada semua peserta BPJS Kesehatan, agar tak menghadapi persoalan seperti ini, Iqbal mengingatkan untuk memperhatikan beberapa hal.

"Pertama, mengambil kelas sesuai kemampuan. Kedua, membayar rutin iuran per bulan. Ketiga (untuk kasus mengandung dan melahirkan), rajin memeriksakan kehamilan, jadi tahu apa ada penyulit apa tidak," urainya.

Menurut Iqbal, keluhan seperti ini tidak akan muncul jika peserta juga proaktif dengan program BPJS Kesehatan dan memahami hingga menaati aturan yang ada.

"Program JKN-KIS ini bersumber dari kontribusi iuran dari seluruh pesertanya, baik yang sehat maupun yang sakit, sehingga dibutuhkan gotong-royong bersama untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program ini," kata dia.

"Rutin membayar iuran setiap bulan dengan menyesuaikan kemampuan dan dibayarkan baik ketika sehat maupun sakit," tambah Iqbal.

BPJS Kesehatan menggunakan istilah 'iuran' dan bukan "premi", karena program ini berjalan dengan menggunakan dana yang berasal dari kontribui iuran seluruh pesertanya.

Peserta dibebaskan untuk memilih kelas layanan yang akan diikuti, sesuai dengan kemampuannya.

Ada kelas 1, 2, dan 3 dengan besar iuran yang berbeda-beda.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, kelas 1 dikenai iuran Rp 150.000, kelas 2 sebesar Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 35.000.

Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin, tetap bisa menjadi peserta program ini, karena iuran akan dibayarkan pemerintah. (*)

BACA JUGA: Besarnya Iuran JKN-KIS Tidak Sebanding dengan Manfaatnya

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong