Logo Saibumi

Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi, Kapolda Lampung Akan Copot Kapolres Gagal Tegakkan Prokes

Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi, Kapolda Lampung Akan Copot Kapolres Gagal Tegakkan Prokes

Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto (Fotilo: Dok. Saibumi)

Saibumi.com, Bandar Lampung (SMSI) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan (Prokes) harus dijalankan dengan tegas.

Jokowi tak mau protokol hanya disampaikan sebatas imbauan.

BACA JUGA: Tak Terima Dengan Pernyatan Hasrul, Juprius dan Kuasa Hukum akan Lapor Ke Polda Lampung

Jokowi meminta Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo menindak secara tegas, apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

"Jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," kata Jokowi, saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Senin, 16 November 2020.

Jokowi menegaskan, keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi.

Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan harus dilakukan dengan tegas.

"Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan," ujarnya.

Presiden menjelaskan, penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan, karena tidak ada satu pun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus Corona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Di Lampung, saat ini masyarakat masih kurang patuh menjalankan protokol kesehatan.

Hal itu terlihat di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Masih banyak pedagang dan pembeli yang mengabaikan 3 M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto akan mengevaluasi, bahkan mencopot jabatan jajaran kapolresta/res yang dinilai gagal dalam menegakkan protokol Covid-19.

Itu karena di Lampung masih ada yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti kerumunan massa.

Polda Lampung merupakan polda pembinaan. Operasional penuh diberikan tanggung jawab kepada kapolresta/res.

Apabila ditemukan di lapangan ada kerumunan dan tidak bisa mencegah, mengatasi, dan membubarkan, tentunya ada penilaian dari kapolda.

"Penegasan kapolda, siap-siap dicopot jika tidak bisa mengendalikan harkamtibmas, khususnya kerumumanan massa," ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Senin, 16 November 2020.

Bahkan, Polda mengarahkan jajaran kapolres menindak tegas pelaku atau kelompok yang mengumpulkan massa dan mengabaikan protokol kesehatan.

Instrumen hukum yang digunakan kepolisian, yakni Pasal 212, 216, dan 218 KUHP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan sebagainya.

"Kami mengedepankan upaya preemtif dan preventif. Apabila sudah diimbau masih dilanggar, kami bisa menindak dengan pasal KUHP dan aturan lainnya," ujar Pandra. (dbs)

BACA JUGA: Hari ke-12 Operasi Zebra Krakatau, Satlantas Polres Mesuji Bagikan Sembako

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong