Logo Saibumi

Untuk Kesejahteraan, Herman HN Ajukan Gaji Buruh Naik Dua Kali Lipat

Untuk Kesejahteraan, Herman HN Ajukan Gaji Buruh Naik Dua Kali Lipat

Saibumi.com (SMSI) Bandar Lampung - Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) rangka sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law. Pemerintah Kota (Pemkot) mengajukan kenaikan gaji buruh dua kali lipat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Herman HN, selepas rakor virtual bersama pemerintah pusat dan para menteri, di ruang kerjanya, Rabu 14 Oktober 2020. 

Dijelaskan Herman HN, Omnibus Law UU Cipta Kerja ini memanas terkait pengurangan ketentuan pemberian pesangon bagi pekerja saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dimana ada poin berupa pengurangan jumlah maksimal pesangon dari sebelumnya 32 kali gaji seperti yang diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menjadi 25 kali gaji.

"Pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan itu benar diakui oleh pemerintah pusat. Tapi masih bisa diakomodir di Peraturan Pemerintah (PP)-nya," kata Herman HN.

Dengan begitu, Wali Kota Herman HN memgajukan kepada pemerintah pusat untuk kenaikan gaji 2 kali lipat dari penghasilam maksimal buruh sebelum adanya PHK.

"Saya minta ini naikan dua kali lipat baru PHK, mudah-mudahan disetujui. Artinya walaupun dalam UU Ciptaker gaji buruh dipangkas menjadi 25 kali, jika sebelumnya gaji sudah dinaikan dua kali lipat terlebih dahulu sehingga pesangon lebih besar dari sebelumnya 32 kali," jelas Herman HN.

"Namanya orang di PHK pasti pusing, tapi yang dibayar pengusaha 19 persen dan 6 persen dibayar pemerintah. Namun pemerintah membayar tidak semua berupa uang semua namun pelatihan sesuai dengan keterampilannya, misal pelatihan montir atau pembuatan roti, jadi mereka nggak nganggur. Ini sesuai intruksi pemerintah pusat," paparnya.

Selain itu, yang menguntungkan dalam UU Ciptaker ini, terkait dengan izin lingkungan. Yang tetap berlaku kepada setiap pelaku usaha, namun lebih dipercepat dalam prosesnya.

“Lingkungan hidup juga dijelaskan oleh menteri masih tetap, izin lingkungan hidup harus ada tapi nggak boleh lama, 1 bulan harus selesai. Biasanya 6 bulan 7 bulan ini dipercepat," pungkasnya.

 

 

 

Laporan Reporter Saibumi.com Siska Purnama Sari

BACA JUGA: Idap Hidrosepalus Hingga Tumor Otak, Tangisan Adinda Dinantikan Keluarga

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA