Logo Saibumi

Inilah Kebijakan BI Atasi Masalah Kesenjangan Indonesia

Inilah Kebijakan BI Atasi Masalah Kesenjangan Indonesia

Keynote Speaker Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara saat menyampaikan Seminar Nasional ISEI XIX terkait Kebijakan BI dalam Menuntaskan Kesenjangan, bertempat di Aula KpW BI Lampung, Kamis 19 Oktober 2017. | Yunike Purnama Putri/ saibumi.com

Saibumi.com, Bandar Lampung - Masih dalam rangkaian kegiatan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX Tahun 2017, Bank Indonesia Perwakilan Lampung bersama pengurus ISEI Lampung menggelar Dinner Talk.

Dengan fokus membahas Kebijakan Bank Indonesia dalam Mengatasi Kesenjangan, bertempat di Aula Bank Indonesia Perwakilan Lampung Kamis, 19 Oktober 2017. 

Hadir sebagai Keynote Speaker Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Ketua Bank Lampung Arief Hartawan, Didik Junaedi Rachbini Akademisi UI, Muliaman D Hadad Ketua Umum PP ISEI, Kepala ISEI Lampung Ayi Ahadiyat.

Selanjutnya, Dewan Komisioner OJK Pusat Firdaus Djaelani, Burhan Abdurrahman Mantan Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappeda Taufik Hidayat, Kepala OJK Perwakilan Lampung Indra Krisna dan Perwakilan Polda Lampung.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dalam materinya memaparkan, berbagai Kebijakan Bank Indonesia dalam Menuntaskan Kesenjangan. "Meski BI memiliki tugas utama menjaga stabilitas perekonomian, bukan berarti langsung tidak perduli terkait masalah kesenjangan. Maka, sebagai salah satu langkah stimulus ada Kebijakan BI yang dilakukan untuk tuntaskan kemiskinan,"ujarnya.  

Tidak dapat dihindari, dampak dari globalisasi yang terjadi mulai tahun 90an, dampak kesenjangan terus meningkat. Dan, tidak hanya di Indonesia semua negara juga terjadi hal yang sama.  "Untuk di Indonesia sudah terjadi kesenjangan sosial antar pulau bahkan daerah yang masih satu provinsi juga terus meningkat," katanya. 

Melihat permasalahan tersebut, berbagai Kebijakan Bank Indonesia dalam upaya mengatasi masalah kesenjangan. Pertama, reformasi pasar uang dengan perkuat kerangka kerja kebijakan moneter dalam rangka memelihara stabilitas nilai rupiah.

Kedua perkembangan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga inflasi, saat ini sudah terbentuk di 34 Provinsi yang terdiri dari 512 kabupaten/kota Se-Indonesia. 

Ketiga, mendirikan Cluster Ketahanan Pangan di 46 KpW BI se Indonesia, hal ini dalam upaya membentuk Indonesia sebagai negara produksi. Keempat, perkembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) , tujuannya agar Pemda dapat memiliki patokan harga kesetaraan nasional dalam menjaga kestabilan harga pangan.

Kelima terkait Tren Inflasi. BI menargetkan Inflasi Indonesia pada tahun 2017 berada dibawah 4 persen. Keenam,  dilanjutkan dengan pantauan secara intens Perkembangan Inflasi Secara Wilayah yang tersebar merata di Seluruh Wilayah Indonesia.

Ketujuh,  Kebijakan LTV dan KPR untuk memaksimalkan faktor kredit, khususnya untuk Penyaluran dan Menjaga Kredit UMKM yang sehat. Tecatat sudah ada 69 bank yang sudah salurkan kredit sebesar 15 persen. Kedelapan terkait Program Elektronikfikasi dan Good Governmen dan terakhir Layanan Kas sampai Pulau Terluar pada melalui program BI Jangkau. Hal ini dalam upaya untuk seluruh masyarakat pelosok di Indonesia tetap mendapatkan uang yang layak agar perputaran tukar uang lebih maksimal. (*)

Wartawan Saibumi.com, Yunike Purnama Putri. 

 

 

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Sample Fixed Banner